Taksi pertama Blue Bird

SolusiMobil.com – Kisruh angkutan umum online dan non online yang belum mendapatkan titik temu dari Pemerintah ditanggapi serius Noni Purnomo, B.Eng, MBA Presiden Direktur PT Blue Bird Group Holding. Saat pembukaan Pebee Garage di BSD, Tangerang Selatan, Senin (21/03), Noni mengatakan bahwa sebenarnya pihak Blue Bird tidak mempermasalahkan adanya angkutan umum berbasis online.

 

“Jujur saja kita dari Blue Bird sudah menggunakan aplikasi online Blue Bird sejak tahun 2011 lalu, hanya memang masyarakat lebih sering menggunakan jasa Blue Bird melalui pemesanan telepon dan secara langsung di jalan atau di Mall,” terangnya.

 

Masalahnya menurut Noni bahwa yang terkena imbas langsung dari polemik ini adalah perusahaan taksi yang tidak memiliki aplikasi online pada perusahaannya.

 

Blue Bird Group sendiri sampai saat ini belum terkena imbas yang besar, karena masyarakat mencari layanan angkutan umum yang memang nyaman, aman dan bertanggung jawab.

 

Seperti diberitakan VIVA, Noni menegaskan bahwa masalah ini sebenarnya Pemerintah harus bertindak tegas dan adil. Karena taksi yang resmi kan sudah membayar pajak dan mengikuti segala aturan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

 

“Pemerintah memang harus tegas dan jelas, kalau memang basis perusahaannya online ya tidak boleh buat angkutan, kalau mau buat angkutan umum ya bikin perusahaan angkutan umum sesuai dengan regulasi yang ada,” tegas Noni.

 

Menurutnya, kisruh yang terjadi selama  ini bukan masalah perusahaannya menggunakan aplikasi online atau non online, tetapi perusahaannya harus jelas dan mempunyai legal hukum yang pasti.

 

“Jangan tidak membayar pajak, itu sama saja tidak adil. Sementara itu kita sebagai perusahan yang jelas legal hukumnya jelas akan merasa dirugikan. Yang terpenting adalah industri itu harus ada kesetaraan dan sesuai,” kata Noni.

 

Pernyataan ini juga diyakini oleh Blue Bird sama dengan yang diinginkan oleh perusahaan taksi yang lainnya. Kalau perusahaan taksi harus ikut aturan, berarti semua angkutan taksi lainnya juga harus ikut dalam aturan main yang dikeluarkan Pemerintah.

 

“Pemerintah dalam regulasinya kan jelas aturannya, perusahaan taksi harus punya pengemudi yang terdaftar, punya pool dan menyejahterakan pengemudinya,” paparnya

 

Inti dari masalah taksi online ini adalah Pemerintah memang harus bertindak tegas tanpa adanya pandang bulu. Jadi harus ada kesetaraan publik. “Kalau kita pengusaha taksi baik besar maupun kecil suruh bayar pajak kok, ya jadi harapan kami Pemerintah segera menegaskan aturan yang jelas akan masalah ini,” ungkap Noni.[Res/Wa]